MonevOnline, Sudah 28 tahun Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Lampung sendiri, tak lain untuk menerapkan desentralisasi.
Prinsi Desentralisasi adalah operalih sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dari pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemanfaatan potensi sumber daya untuk meningkatkan PAD ini juga bertujuan untuk memacu percepatan dan pemerataan pembangunan.
Namun nyatanya, otonomi daerah yang bertujuan mendorong cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045 dalam menjawab tantangan ekonomi Asia bersaing dengan Eropa, ternyata belum menyentuh seluruh lapisan kesejahteraan masyarakat Lampung, terutama di daerah-daerah.
Seperti penelitian SMERU pada tahun 2002, sejak dua tahun otonomi daerah mulai diberlakukan. Penelitian itu bernada psimis bahwa otonomi daerah di Lampung akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Disaat pemerintah pusat menggalakkan kemandirian hilirisasi industri, justru ekonomi Lampung saat ini masih didominasi industri minuman pabrikan, onderdil kendaraan bermotor dan ekspor impor pertanian.
Sebenarnya daerah Lampung memiliki potensi wisata alam sebagai support center penjualan UMKM muali dari kuliner hingga kerajinan tangan.
Sayangnya UMKM kian terpinggirkan, terutama di kabupaten Provinsi Lampung lantaran akses jalan menuju tempat wisata eksotis yang tidak memadai. Selain itu, pemda tidak mendukung transportasi menuju akses lokasi sehingga menyulitkan wisatawan.
Lantas muncul pertanyaan, bagaimana kerja Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi kinerja pemerintah kabupate/kota?
Padahal, akses jalan yang bagus selain mendorong ekonomi hilirisasi UMKM di spotcenter wisata dapat menambah PAD, seperti yang saat ini hendak didorong Pemkab Kabupaten Pesawaran untuk membangun sistem satu pintu tiket menuju Bumi Sejuta Pesona.***
