Monevonline.com, Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual), di ruangan Command Center Lt.ll Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, pada Senin (8/1/2024).
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tingkat nasional berada di angka yang cukup baik, sebesar 4,94%.
Demikian dengan angka inflasi nasional pada Desember 2003 sebesar 2,81% (yay). Menurut Mendagri, angka tersebut menunjukkan inflasi Indonesia cukup terkendali. Selain itu, angka tersebut menempatkan Indonesia di paringkat 52 inflasi terendah dari 186 negara di dunia, atau urutan ke-4 terendah dari II negara di ASEAN.
“Angka yang relatif terkendali, karena memang target plus minus satu persen, artinya maksimal empat persen, dibawahnya, dua persen,” kata Mendagri.
Mendagri mengingatkan para Kepala Daerah yang inflasi daerahnya masih relatif tinggi untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forkopimaia serta para ahli guna menelusuri penyebab tingginya inflasi dan mencari solusi.
Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk terus bergerak dan menggercarkan Gerakan Pangan Murah sarta berbagai program Bantuan Sosial karena memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Itu juga salah satu yang membuat terjaganya daya bali masyarakat dan membuat inflasi terkendali,” lanjut Mendagri Tito.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa komoditas yang dominan memberikan and pada inflasi tahun 2023 diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras. Komoditas tersebut memiliki andil inflasi tahunan tertinggi dan muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan lebih dari 5 kali dalam 12 bulan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Ariel Prosetyo Adi mengungkapkan Gerakan Pangan Murch periode Januar-Desember 2003 telah terealisasi di 1829 tik pada 30 provinsi dan 324 kabupaten/kota Kapala Bapenas mengimbau kepada Kepala Daerah untuk memanfaatan dana dakonsentrasi untuk pelaksanaan GPM tiap mingga terutama untuk inflasi pangan tinggi dan belum pernah melaksanakan GPM.
Arife Prasetyo Adi juga menginformasikan bahwa Bapanas telah menerbitkan surat penugasan untuk melaksanakan SPHP beras Tahun 2024 yang berlaku hingga 30 Desember 2024. Target penyaluran beras SPHP tahun 2004 sebanyak 1,2 Juta Ton dengan harga jual di tingkat konsumen mengacu HET pada Perbadan 7/2023.
Selain tu penugasan penyaluran CBP Skema Komersial sebanyak 200 ribu Ton juga telah diperpanjang hingga Maret 2024. Pemerintah Daerah dan Perum Bulog di wilayah masing-masing diharapkan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan penyaluran CBP baik melalui SPHP maupun komersial untuk stabilisasi harga beras yang masih tinggi.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bapanas mengapresiasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang telah mengoptimation realisasi penyerapan anggaran dokonsentrasi sebesar 131,85 M (92.79%) yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan daerah. (rls)
