Monevonline.com, Jakarta — Jokowi telah melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/2). Masa tugasnya tidak panjang, hanya 8 bulan sebelum periode Jokowi habis.
Usai pelantikan, AHY sempat berbincang lebih lanjut dengan Jokowi. Dalam perbincangan itu, Jokowi mengungkapkan sejumlah prioritas yang harus diperhatikan AHY termasuk isu agraria dan mafia tanah.
“Kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Prioritas lainnya yang harus dikerjakan AHY adalah sertifikasi elektronik. Hal tersebut bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk tumpang tindih dan permainan mafia tanah, dan hal ini masalah keadilan.
“Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita tentunya juga punya tujuan,” tutur AHY.
AHY berkomitmen melanjutkan apa yang telah dikerjakan Hadi Tjahjanto, yaitu memberikan kepastian hukum khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur strategis nasional.
“Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera,” ujarnya.
AHY juga meminta izin kepada Hadi untuk berkonsultasi terkait kerja-kerja di Kementerian ATR/BPN, meski Hadi kini mendapat tugas baru sebagai Menko Polhukam.
Sementara itu, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan di masa jabatannya yang pendek itu AHY harus menyelesaikan beberapa masalah. Hal itu sekaligus untuk menguji kelayakan AHY sebagai menteri bila dia diberikan jatah kursi menteri di pemerintah selanjutnya.
“AHY dalam 100 hari kerja harus dapat membuat gebrakan atau terobosan menyelesaikan masalah utama dengan prioritas, seluruh program proses pembagian sertifikat tanah dapat mencapai target dan tuntas semua sebelum Oktober 2024,” tutur Nirwono yang dilansir dari kumparan, Rabu (21/2).
Adapun Jokowi menargetkan 126 juta sertifikat tanah rampung di akhir periodenya. Per September 2023 lalu, sebanyak 106 juta sertifikat tanah telah rampung. (rls)
