DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam agenda pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2025.
Rapat dihadir seluruh fraksi anggota DPRD Lampung Selatan dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Lamsel Erma Yusneli.SE yang berlangsung di Ruang sidang utama DPRD Kalianda Lampung Selatan. Senin 28 Oktober 2024 .
Turut serta hadir Plt.Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Sekda Thamrin dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Dalam momen tersebut Fraksi Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan memberikan pandangan umumnya, baik saran, kritikan dan masukan yang di sampaikan langsung oleh
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Ahmad Muslim, SE, kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Berikut Pandangan umum Fraksi Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan
1. Dalam penyusunan APBD Perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menghasilkan evesiensitas pembangunan. Penyusunan APBD harus di sesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Penyusunan APBD juga harus menggunakan sistem informasi pemerintah daerah agar lebih transparan dan ankuntabel juga menyesuaikan pedoman penyusunan APDB tahun 2025 yang telah di atur dalam Permendagri no 15 tahun 2024.
3. Partai Golkar mengharap kebijakan kebijakan yang akan dilaksanakan nanti nya di lakukan secara terprogram, terarah dan juga dapat terealisasi dengan baik secara terintegrasi dan terpadu sehingga program program tersebut dapat memberikan hasil yang bermanfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun perlu di perhatikan juga antisipasi guna menghindari adanya kebocoran anggaran dan pelaksanaan nya.
4. Agar adanya belanja pembangunan tepatwaktu, tepat mutu tepat waktu dan sasaran sehingga perlu pengawasan yang optimal. Tidak henti henti nya fraksi Golkar selalu mengingatkan agar jalan jalan yang rusak yang belum diselesaikan bahkan belum tersentuh untuk segera dilakukan perbaikan.
5. Dan juga PJU yang mati belum diperbaiki segera di per baiki dan dilakukan perawatan secara berkala oleh instansi terkait guna menghindari terjadinya kecelakaan dan tindakan kriminal dimalam hari karna minimnya penerangan dan daerah yang sepi.
6. Agar pemerintah terus berupaya untuk berbagai strategi dan kreasi untuk terus menggali dan memanfaatkan dengan baik sumber potensi yang ada di Lampung Selatan sehingga dapat meningkatkan kemandirian fitskal yang terwujud, keuangan keuangan daerah yang baik. Fraksi partai Golkar berharap pemerintah mampu mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Ahamd Muslim juga menyampaikan kepada Plt Bupati Lampung Selatan terkait pemantauannya prihal adanya pembangunan yang tidak memiliki papan plang.
“Kita tidak tau itu dari Dana Desa atau dana APBD Kabupaten atau dari provinsi, itu masukan buat Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan”. ucap Ahmad Muslim memberi masukan.
Ia melanjutkan, ” Untuk itu Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan siap membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kemajuan daerah Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih baik. Semoga dengan masukan saran dan kritik yang diberikan fraksi Golkar dapat menjadi perbaikan guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan ankuntabel”. pungkas Ahmad Muslim.
