MONEVONLINE.COM, Jakarta – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan. Menurutnya banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.
Tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Hal itu juga berdampingan lantaran jabatannya sebagai Komisaris Utama yang seharusnya bertugas mengawasi kinerja para direksi Pertamina, namun nyatanya dirinya bukanlah pengawas, melainkan sama halnya sebagai eksekutor.
“Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat surga belum masuk,” kata Ahok seperti dikutip dari tayangan di akun Youtube POIN, Rabu (16/9).
Ahok mengibaratkan hal tersebut karena semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI) atau penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.
Maka dari itu, menurut Ahok, Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membentuk semacam Temask yakni penggabungan dari holding-holding BUMN. Kemudian menjadi superholding dan diberi nama Indonesia incorporation.
“Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan, kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation,” tutur Ahok.
Staf Menteri BUMN, Arya Sinulingga, merespons gagasan Ahok itu dengan mengatakan ide super holding sejatinya memang akan dijalankan oleh kementerian. Bahkan, ini merupakan ide yang sudah berkembang sejak dulu sebelum kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.
Hanya saja, Arya bilang merealisasikan ide ini bukan perkara mudah. Sebab, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum benar-benar membentuk super holding.
“Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar BUMN itu bisa saling in line (sejalan) artinya supply chain yang ada itu in line,” ujar Arya kepada awak media, Rabu (16/9).
Usut Gaji Besar Pertamina
Gaji besar di Pertamina Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
“Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” tukas Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan. Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi. “Saya katakan enggak ada rahasia di sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina,” kata Ahok. (red)