MONEVONLINE.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya tak memberi toleransi pada aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Jokowi menyebut aparat penegak hukum tersebut sebagai musuh negara.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam aksi nasional pencegahan korupsi seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).
Jokowi mengingatkan penyalahgunaan regulasi ini akan berdampak pada agenda pembangunan nasional. Pembangunan menjadi lambat karena para pejabat merasa ketakutan.
“Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif. Untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu,” beber Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga berbicara tentang pentingnya reformasi birokasi. Dia ingin organisasi birokasi lebih disederhanakan.
“Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi. Akan semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil-kecil, yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja,” ujar dia.
Secara khusus, Jokowi menyoroti reformasi perizinan dan tata niaga. Menurut Jokowi, mereka yang berurusan dengan perizinan ini bukan hanya pengusaha besar tapi juga pengusaha kecil dan menengah.
“Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata Niaga yang tidak sehat. Oleh karena itu tata Niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan obat dan energi,” pungkasnya. (dtc)
