JAKARTA, MONEVONLINE.COM – Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang memimpin kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) di lingkungan entitas Auditorat Keuangan Negara (AKN) II dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021, yang digelar secara daring, pada Jumat (28/1/2022).
Dalam sambutannya Anggota II BPK menyatakan bahwa pemeriksaan atas LKKL Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tahun 2021. Untuk itu, BPK memeriksa laporan keuangan tersebut dengan menguji 4 aspek, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2021 ini merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabiltas keuangan negara,” tegas Anggota II BPK.
Opini BPK selama 4 tahun terakhir untuk semua kementerian/lembaga di lingkungan entitas AKN II yang berjumlah 12 entitas dan LKBUN adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini yang sudah baik tersebut hendaknya untuk dapat selalu dipertahankan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
“Kami juga mengingatkan bahwa capaian opini WTP selama 4 tahun terakhir tersebut tidak menjadi jaminan perolehan opini yang sama dapat dicapai pada tahun ini. Hal tersebut tergantung dari efektifitas pengendalian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh para pimpinan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya,” ujarnya.
Selain itu Anggota II BPK mengungkapkan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2021 dilaksanakan dengan pendekatan Audit Berbasis Risiko atau Risk Based Audit (RBA). Dengan pendekatan ini maka pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko yang telah diidentifikasi pada masa pemeriksaan interim, yang termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.
Dalam rangka implementasi RBA, pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2021 memperhatikan beberapa hal, yaitu hasil-hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja yang berkaitan dengan transaksi dan/atau posisi keuangan tahun 2021. Selain itu yang diperhatikan adalah analisis terhadap perkembangan tindak lanjut pada temuan-temuan signifikan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2020.
Mengakhiri sambutannya Anggota II BPK mengharapkan dukungan dari para pimpinan kementerian/lembaga atas kelancaran pemenuhan data dan informasi selama proses pemeriksaan. Selain itu, komunikasi yang efektif perlu dan harus selalu dijaga serta dikembangkan selama proses pemeriksaan agar setiap permasalahan dan kendala dapat direspon bersama dengan cepat dan tepat.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis surat tugas pemeriksaan oleh Anggota II BPK kepada para menteri dan pimpinan lembaga.
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Guntur Syahputra Saragih, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Standarisasi Nasional Kukuh S. Ahmad, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas, Auditor Utama Keuangan Negara II Laode Nusriadi dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan kementerian/ lembaga pada entitas AKN II serta para pemeriksa BPK.
