MONEVONLINE.COM, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, didampingi Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung tahun 2021, ditandai dengan pemukulan gong, di Ballroom Hotel Novotel, Senin (12/04/2021).
Acara ini dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Sugeng Haryono, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, dan undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal menyampaikan 2 agenda yaitu pertama rencana pembangunan tahun 2022 dan kedua, menjadikan tahun 2022 sebagai tahun kunci bagi pertumbuhan ekonomi Lampung setelah bebas dari pandemi Covid-19.
Gubernur Arinal menilai jika cerahnya harapan di tahun 2022 akan tercermin dari tahun 2021 yang sukses.
“Kalau kita bicara pembangunan tahun depan (tahun 2022) mari kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan tahun ini, pembangunan tahun 2021 ini sukses,” ujar Gubernur.
Gubernur mengingat kembali perjalanan tahun 2020 yang lalu, di mana Lampung menghadapi bencana global Pandemi Covid-19. Ini merupakan masa-masa yang sulit untuk semua jenjang pemerintahan di Pusat maupun di Daerah.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga sangat didukung oleh DPRD, Forkopimda, Lembaga masyarakat lintas agama, Perguruan Tinggi, serta partisipasi mandiri dari berbagai eleman masyarakat dan dunia usaha.
“Alhamdulillah, hasil kerja keras dan kekompakkan Tim Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani penyebaran Covid-19, Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dengan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp18,1 milyar yang akan dipergunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan tradisional serta penanganan Covid-19 bidang kesejahteraan dan bantuan sosial,” jelas Gubernur.
Fakta berikutnya, lanjut Gubernur Arinal, di tengah tekanan ekonomi nasional dan global, pertumbuhan ekonomi Lampung tidak terlalu jatuh terpuruk. Jika pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 mencatat angka Minus 2,07 persen, maka ekonomi Lampung masih lebih baik, yaitu Minus 1,67 persen. Demikian pula laju inflasi tahun 2020, yang terkendali pada level 2,00 persen.
Contoh lain, yang baru-baru ini terjadi adalah masalah merosotnya harga komoditas penting di Lampung yang terkait dengan anjloknya harga singkong. Didorong adanya komitmen untuk mensejahterakan rakyat yaitu kaum petani, Pemerintah Provinsi Lampung hadir untuk menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan antar pihak terkait. Pengusaha, asosiasi petani, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku utama yang terkait berkumpul untuk bermusyawarah. Hasilnya, sangat membanggakan. Terdapat kesepakatan dan Win-win solution, petani dan pengusaha tidak ada yang dirugikan. Dari harga singkong sebelumnya sekitar Rp.400/kg menjadi harga minimal Rp.900/kg dengan rafaksi maksimal 15 persen.
Selanjutnya, di tengah lesunya perekonomian akibat dampak Covid 19, Lampung masih bisa berbangga bahwasanya kita masih mampu berprestasi khususnya sektor pertanian. Berdasarkan rilis Angka Tetap Badan Pusat Statistik RI tahun 2020, produksi padi Lampung sebesar 2,65 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) atau peningkatan hingga 22 persen dibanding produksi padi tahun 2019 (peningkatan tertinggi nasional), dan menempati peringkat ke- 6 Nasional.
Tren peningkatan produksi padi terus berlanjut di tahun 2021, pada periode Januari April 2021 berdasarkan angka sementara BPS Provinsi Lampung produksi padi meningkat 66 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.
“Itulah contoh yang Saya maksudkan. Jikalau tahun depan ingin lebih baik, maka pastikan bahwa tahun ini kita harus sukses. Sukses meraih target, juga sukses menjalankan proses. Saudara-saudara harus kuasai medan dan kenali lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Agenda yang Kedua, terkait dengan rencana pembangunan yang akan dirancang. Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2022 merupakan tahun kunci bagi pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19.
Seiring dengan semangat yang telah dicanangkan dalam tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022, yaitu Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Gubernur Arinal menyampaikan beberapa arahan.
Terkait Pemulihan Ekonomi, Gubernur Arinal ingin adanya Perkuatan ketahanan pangan daerah, meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan kepada koperasi, kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis padat karya, mengaktifkan kembali roda bisnis secara berangsur, seraya memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.
Terkait Penanganan Kesehatan, perlu Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, upaya surveilans, kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi dan produksi dengan normal. Serta, Terus mengkampanyekan dan berdisiplin protokol kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) dan 3 T (Testing, Tracing, dan Treatment), Mensukseskan program vaksinasi Covid-19, Penurunan prevalensi gizi buruk/ stunting.
Dan terkait peningkatan SDM Berkualitas, masih terdapat ketimpangan kualitas SDM di antaranya di Kabupaten, yaitu nilai IPM komposit rata-rata lama sekolah yang masih dibawah 8 tahun, sehingga perlu diakselerasi dengan program Kejar Paket Belajar.
Lebih dari itu, Gubernur Arinal ingatkan pentingnya melakukan sinergi pembangunan. Pencapaian sasaran pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan lainya, dapat menjadi perekat bersama antar jenjang pemerintahan untuk bersinergi, melalui sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan konvergensi dari kebijakan, penguatan kelembagaan, penganggaran, penetapan mata program dan kegiatan, hingga penempatan lokasi.
Tanpa adanya sinergi lintas bidang, maka pembangunan akan berjalan tanpa koordinasi. Konsekuensi adalah, keluaran (output) dan capaian (outcome) pembangunan daerah tidak akan maksimal, bahkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) positif dari pembangunan tersebut kurang atau tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. (RED)
