MONEVONLINE.COM, Lampung Selatan – Pengembangan budidaya udang di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan (Lamsel), bakal menjadi percontohan (Pilot Project) budidaya berkelanjutan.
Hal ini setelah adanya komitmen kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Di lokasi kawasan mina politan ini, bakal dibangun percontohan stimulan pemanfaatan potensi tambak melalui usaha budidaya udang berkelanjutan dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nota kesepakatan (MoU) antara KKP dengan Pemkab Lamsel ditandatangani oleh Bupati, H. Nanang Ermanto dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat, Kamis (2/7/2020).
Penandatanganan MoU itu, turut disaksikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Elvi Wijayanti, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Alan F. Koropitan.
Turut hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Abdul Muis, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Lamsel, H. Hendry Rosyadi beserta sejumlah anggota Komisi II, Sekretaris Daerah, Thamrin berserta pejabat Pemkab setempat.
“Alhamdulillah sudah teken MoU. Mudah-mudahan Kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi kawasan budidaya udang sesuai harapan kita semua. Sekali lagi tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi IV dan Dirjen KKP,” ujar Nanang dalam sambutan usai melakukan teken MoU.
Nanang juga berharap akan lebih banyak lagi program dari kementerian/lembaga terkait perikanan budidaya untuk mendukung pengembangan kawasan tambak udang di daerahnya.
Sehingga kedepan dapat meningkatkan produksi dan dapat mendukung mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai lumbung udang nasional.
“Tadi juga sudah dapat bantuan Rp8 miliar. Ke depan kami harap bantuan terus mengalir ke Lampung Selatan. Semoga dengan hadirnya tokoh-tokoh dari pusat ini, Lampung Selatan benar-benar bisa maju di sektor perikanan, dan bisa terbebas dari gizi buruk,” kata Nanang.
Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengatakan, pengembangan klaster kawasan budidaya ini sangat sejalan dengan komitmen KKP untuk mendorong pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
Baik dari aspek lingkunganya, ekonomi dan sosialnya. Disamping itu menurutnya, sistem klaster akan merubah pengelolaan usaha budidaya tambak dari parsial menjadi klasterisasi.
“Kami punya program khusus untuk membangun kawasan tambak-tambak udang. Tujuan untuk meningkatkan ekspor sebesar 250% di tahun 2024. Dan ini sudah masuk RPJMN 2020-2024. Pak Presiden juga memberikan perhatian yang luar biasa dengan program ini,” ujarnya.
Slamet Soebjakto menyebut di Indoensia hanya terdapat lima kawasan atau daerah yang menjadi model percontohan kawasan budidaya udang berkelanjutan.
Pertama di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Lalu Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
“Sebenarnya ini pengalihan kawasan di Cilacap milik Perhutani. Karena saat itu pengalihannya perlu waktu, maka Kementerian LHK mengarahkan ke Lampung Selatan. Sehingga saat itu kami langsung datang. Karena di sini (Ketapang) memang lahannya sudah siap dan sudah ada kelompok-kelompok pembudidaya udang. Hanya saja belum tertata dengan baik,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta kerjasama yang dilakukan tidak hanya sekedar seremoni penandatangan MoU semata. Menurutnya hal itu harus segera ditindaklanjuti sehingga program tersebut dapat benar-benar terealisasi.
“Jangan hanya komitmen tanda tangan MoU. Tapi harus ada kelanjutannya. Saya bilang ke pak bupati, nanti lahannya dicek. Apakah izinnya sudah ada dari Kementerian LHK. Kalau ada masalah, nanti tolong bicara dengan saya,” tegas anggota DPR RI asal Provinsi Lampung ini.
Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada DPJB KKP, KSP, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Kabupaten Lampung Selatan.
“Kalau dulu gak pernah saya lihat seperti ini. Saya hanya terima laporan. Tapi hari ini, dengan hujan-hujanan bapak ibu sudah mau datang melihat ke lapangan. Supaya program Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya cuma satu, kesejahateraan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, acara kesepakatan bersama itu dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Klaster Udang Nasional Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI. (Doy)
