Monevonline.com, JAKARTA, – Lembaga pemeriksa keuangan (atau SAI) dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengatakan audit SAI untuk memastikan, bahwa pendapatan yang dihasilkan dari industri ekstraktif dipertanggungjawabkan dengan benar dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Industri ekstraktif (meliputi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi) memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Ketua BPK.
“Namun demikian, masalah keuangan, ekonomi, tata kelola, sosial, dan lingkungan seringkali menghambat kontribusi yang sesungguhnya,” tambahnya dalam pembukaan pertemuan ke-5 kelompok kerja organisasi lembaga pemeriksa se-dunia tentang industri ekstraktif (5th meeting of the INTOSAI Working Group on Extractive Industries/WGEI), di Jakarta, Senin (24/7).
Dalam kesempatan itu, Ketua BPK menyampaikan, selain untuk memastikan tata kelola manajemen sumber daya publik yang baik, pemeriksaan SAI juga memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang tepat dalam tahap perencanaan kebijakan terkait industri ekstraktif.
Peran penting SAI pada industri ekstraktif, telah dilakukan BPK dengan melaksanakan pemeriksaan atas isu-isu terkait energi. Ketua BPK menerangkan, hal tersebut sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) BPK untuk mengaudit prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia.
“BPK melakukan audit atas isu-isu terkait energi, di mana tiga dari tujuh prioritas nasional terkait dengan pengembangan energi,” jelasnya.
Pertama, prioritas nasional 1 menyatakan bahwa energi terbarukan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri guna memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Kedua, prioritas nasional 5 memprioritaskan sektor energi dan ketenagalistrikan untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan layanan esensial.
“Terakhir, prioritas nasional 6 menempatkan pembangunan energi berkelanjutan sebagai tulang punggung untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat meningkatkan pertumbuhan ketahanan iklim,” ungkap Ketua BPK.
5th meeting of the INTOSAI WGEI merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan antara anggota WGEI dan organisasi internasional lainnya tentang isu-isu industri ekstraktif, khususnya tentang transisi energi. Pertemuan tersebut diselenggarakan selama empat hari (24 s.d. 27 Juli) dan diisi dengan diskusi panel hingga berbagi pengalaman di antara SAI negara anggota INTOSAI WGEI.
Pertemuan ini dihadiri juga antara lain oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, Chair INTOSAI WGEI, Representative of Knowledge Sharing Committee (KSC) Chair, Representative of INTOSAI Chair, delegasi dari sejumlah negara anggota INTOSAI, antara lain Amerika Serikat, Irak, India, Uganda, Kuwait, dan Norwegia, serta Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Aneka Tambang dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK.
