JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui bahwa pemerintah gamang dalam menangani pandemi Covid-19.
Kebijakan pemerintah terkait pandemi berulang kali berubah, kata Mahfud, karena perkembangan wabah juga terus berubah.
“Memang tampak gamang,” kata Mahfud saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 secara virtual, Minggu (23/8).
“Watak Covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data,” tuturnya.
Mahfud mengatakan, kebijakan pemerintah terkait wabah virus corona seringkali berubah justru karena pembuatannya dilakukan berdasar data. Misalnya, saat hendak menerapkan new normal, pemerintah mempertimbangkan empat data terkait Covid-19.
Data yang digunakan adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Selain itu, lanjut Mahfud, pemerintah tampak gamang karena sikap masyarakat terhadap pandemi Covid-19 juga berbeda-beda.
Dalam menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, ada yang menilai hal itu penting, ada pula yang sebaliknya. Di awal masa pandemi, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya.
“Jadi kalau tampak gamang pemerintahnya itu ya wajar saja. Tapi keputusannya tetap berdasar data,” ujarnya.
Mahfud pun mengklaim bahwa pemerintah tak pernah asal-asalan dalam menangani pandemi Covid-19. Di awal masa pandemi, rapat kabinet digelar sangat intensif setiap hari, bahkan dua hingga tiga kali dalam sehari.
Oleh karenanya, menurut Mahfud, wajar jika survei terbaru SMRC menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih tinggi.
“Pada umumnya masyarakat yang waras itu memberi kepercayaan ya memang itu yang dilakukan,” ujar Mahfud.
“Karena di masyarakat itu kan memang ada yang selalu dilakukan oleh pemerintah itu salah itu ada kelompok masyarakat yang seperti itu, begini salah begitu salah. Sehingga pemerintah itu dihadapkan pada situasi yang dilematis,” tuturnya.
Diberitakan, survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menemukan bahwa mayoritas masyarakat percaya Presiden Joko Widodo mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh Pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat merilis survei tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19, Minggu (23/8).
“Sebanyak 73 persen yang percaya bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden bisa memimpin keluar dari krisis ekonomi akibat dari Covid tersebut,” kata Saiful.
Sementara itu, responden yang kurang percaya terhadap kemampuan Presiden untuk membawa negara keluar dari krisis sebesar 21 persen.
Sedangkan responden yang sama sekali tak percaya sebanyak 2 persen. Sisanya, sebanyak 4 persen responden tidak menjawab. Angka kepercayaan tersebut sejalan dengan angka kepuasan responden terhadap kerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.
Sebanyak 65 persen responden demgan kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi. Lalu, 28,6 persen responden mengaku kurang puas, dan 4,6 persen responden tidak puas sama sekali. Sisanya, 2,1 persen responden memilih tak menjawab. (kmp)
