Monevonline.com, BANDARLAMPUNG — Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Lampung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuahkan hasil yang memuaskan.
Berbagai capaian hasil pembangunan Provinsi Lampung, sesuai visi misi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim, tersebut terungkap dalam Diskusi Publik yang digelar Bappeda Provinsi Lampung, Jumat (10/3/2023).
Diskusi digelar sebagai salah satu kegiatan memperingati HUT ke-59 Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan capaian makro ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami peningkatan yang membanggakan.
Mulyadi Irsan memaparkan, 9 dari 11 indikator kinerja makro Pemprov Lampung tahun 2022 bahkan melebihi target yakni pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Gini, nilai tukar petani (NTP), pertumbuhan PAD, kemantapan jalan, dan emisi gas rumah kaca.
Sementara, dua indikator kinerja makro yang belum mencapai target: inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Capaian pembangunan yang telah diraih Provinsi Lampung tersebut, menurut Mulyadi, tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemprov Lampung dengan seluruh institusi terkait bersama seluruh lapisan masyarakat Lampung.
“Semua capaian ini merupakan hasil kerja keras yang sudah dirancang dengan matang oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” kata Mulyadi.
Untuk pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2022 mencapai 4,28 persen dibandingkan dengan triwulan IV 2023 (yoy). Padahal, targetnya hanya 3,5 hingga 4 persen.
Kemudian untuk PDRB terbuka dari target 42–43, tercapai 45,1. Lalu tingkat kemiskinan turun menjadi 11,44 persen, padahal targetnya 11,9–12,4 persen. “Ini yang luar biasa. Di tengah pandemi Covid -19 dan gejolak ekonomi, tingkat kemiskinan masih turun menjadi 11,44 persen,” kata jelasnya.
Bahkan, lanjut Mulyadi, Lampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik ketiga secara nasional yang mampu menurunkan hampir 7 ribu orang miskin.
Untuk IPM, yang awalnya ditargetkan 70– 70,3 tercapai 70,45. Sehingga IPM Lampung masuk kategori tinggi. “Alhamdulillah ini sejarah, tadinya IPM Lampung masuk kategori menengah, sekarang kategori tinggi,” kata Mulyadi.
Kemudian, Indeks Gini mencapai 0,313 sementara targetnya 0,308 sampai 0,324. “Indeks Gini ini mencerminkan ketimpangan,” terangnya.
Untuk diketahui, nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.
Lalu, NTP mencapai 104,3 dari target 102 sampai 103. Sementara, pertumbuhan PAD melebihi target dari 5 persen tercapai 13,63 persen. “Kemantapan jalan provinsi tahun 2022 sesuai skenario kita 76 persen. Namun, berhasil mencapai 76,602 persen,” terang Mulyadi.
Terakhir, emisi gas rumah kaca dari target 6,915, tercapai 8,88. “Jadi dari 11 itu yang masuk targetnya ada sembilan,” tuturnya.
Sementara untuk dua indikator yang tidak mencapai target adalah inflasi dan tingkat pengangguran terbuka. Untuk inflasi mencapai 5,51 persen. “Namun angka inflasi ini masih jauh lebih baik dibandingkan inflasi di beberapa negara,” tambahnya.
Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka dari target 4,3 sampai 4,4 persen, hanya tercapai 4,52 persen. “Pengangguran kita memang agak sedikit membesar. Sekitar 0,12 persen dibandingkan target,” sebutnya
Menurut Mulyadi, angka-angka capaian itu menggambarkan pembangunan Lampung sudah on the track dan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang inklusif serta mempunyai relevansi yang bagus antar indikator pencapaiannya,” tandas Mulyadi.
Diskusi juga menghadirkan narasumber lain di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Endang Retno Sri Subiyandani, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unila Prof. Dr. Nairobi, Dekan Fakultas Pertanian Unila Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, dan dosen Ilmu Komunikasi Unila Dr. Nanang Trenggono, dengan moderator Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, yang juga diikuti para akademisi, wartawan, dan stakeholder terkait.
Kepala BPS Lampung Endang Retno Sri Subiyandani, menyampaikan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih tahun 2022, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemprov Lampung dengan seluruh institusi terkait bersama seluruh lapisan masyarakat.
Endang Retno mengatakan, PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai Rp414,13 Triliun, sementara PDRB ADHB per kapita Provinsi Lampung mencapai Rp45,10 juta per tahun.
Angka kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan, meskipun masih di atas tren nasional. Pada September 2022 angka kemiskinam Provinsi Lampung mencapai 11,44% atau turun sebesar 0,13 persen dibandingkan Maret 2022.
Kepala BPS menambahkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung berada pada posisi ke-5 terendah di Sumatera dan berada pada posisi ke-15 terendah se-Indonesia sebesar 5,86%.
Semua capaian ini merupakan hasil kerja keras yang sudah dirancang dengan matang atau by design oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Sementara, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unila Prof. Dr. Nairobi menyampaikan beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga momentum pemulihan pasca pandemi dan situasi ekonomi global yang diperkirakan mengalami perlambatan, yaitu: pentingnya meningkatkan sumber-sumber energi untuk menunjang aktivitas ekonomi, salah satunya potensi listrik.
Lalu hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah yang dikelola oleh pelaku ekonomi lokal Lampung, melalui peningkatan industri pengolahan. Selain itu juga biaya logistik yang terkait infrastruktur.
Nairobi juga mengusulkan perlunya membangun kelistrikan di Provinsi Lampung kalau ingin peningkatan ekonomi yang tinggi. Selain itu, sektor makanan dan minuman harus diolah sehingga ada nilai tambah. Kemudian perlunya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk unggulan pertanian juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah.
Transformasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan petani, intensifikasi teknologi, industrialisasi, serta penguatan hilirisasi komoditi.
Semangat transformasi ekonomi dari pemerintah pusat melalui hilirisasi produk (komoditas) tertentu disambut baik oleh pemerintah daerah.
Dengan kontribusi sektor pertanian sebesar 28% dan industri pengolahan yang mencapai hingga 18% dalam struktur perekonomian, ini diyakini menjadi modal untuk terus memperkuat kinerja industri pengolahan berbasis pertanian sebagai salah satu akselerator dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
(Alfa)
