MONEVONLINE.COM, JAKARTA – Selama lima tahun, Pemerintah Pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan, bagi pemerintah opini WTP atas LKPP merupakan hal yang sangat penting. Opini WTP ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara.
“Pemerintah mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan langkah-langkah penyempurnaan mekanisme tiga aspek tersebut, serta menyampaikan laporan berkala kepada BPK,” kata Rahayu pada keterang resminya, di Jakarta, Selasa (22/6/2021).
Menurutnya, opini WTP atas LKPP menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya Pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.
“APBN menjadi instrumen fiskal yang efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional,” katanya.
Capaian ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah mengelola keuangan negara secara profesional, prudent, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Seluruh catatan, diskusi, rekomendasi maupun temuan yang disampaikan oleh BPK merupakan masukan yang sangat berarti bagi pemerintah agar tetap menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara,” tandasnya. (*)
